SIDOARJO – Halaman Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo dipenuhi puluhan karangan bunga pada Senin (9/3/2026). Karangan bunga tersebut dikirim oleh Aliansi Peduli Sidoarjo atau yang dikenal dengan Laskar Jenggolo sebagai bentuk kritik simbolik terhadap kinerja lembaga legislatif daerah.
Karangan bunga yang berjajar di depan gedung wakil rakyat itu memuat berbagai tulisan bernada satir. Di antaranya bertuliskan “Turut Berduka Cita atas Meninggalnya Demokrasi di Negeri Ini Khususnya DPRD Sidoarjo” serta “DPRD Sidoarjo Telah Gagal Menjadi Wakil Rakyat.”
Aksi tersebut menarik perhatian masyarakat yang melintas di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.
Ketua Presidium Aliansi Peduli Sidoarjo, Bramada Pratama Putra, mengatakan bahwa pengiriman karangan bunga tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat secara simbolik terkait kinerja DPRD.
“Kami prihatin, kami kecewa dan jengkel atas kurangya respons serta inisiatif dari DPRD Sidoarjo. Mereka adalah perwakilan rakyat, tapi nyatanya tidak mewakili suara rakyat. Maka hari ini, kami kirimkan bunga duka cita sebagai simbol matinya nurani di gedung ini,” tegas Bramada.
Selain menyoroti kinerja legislatif, Laskar Jenggolo juga meminta klarifikasi terkait beredarnya isu dugaan aliran dana sebesar Rp60 juta kepada sejumlah ketua organisasi.
Isu yang beredar di masyarakat bahkan menyebut inisial SP, seorang anggota DPRD Sidoarjo dari Fraksi Gerindra. Namun hingga kini, informasi tersebut masih berupa rumor yang belum disertai bukti resmi.
Sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam aliansi seperti Madas Nusantara, LSM LIRA, GRIB Jaya, LMPP, GMBI, PBB, KORAK, ALAS, GMPI hingga FPPI menyatakan sikap meminta penjelasan terbuka agar isu tersebut tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah publik.
“Kami tidak ingin ada stigma murahan yang sengaja dilempar untuk melemahkan gerakan kontrol sosial. Jika ada bukti, buka ke publik. Jika tidak ada, hentikan fitnah!” tegas Bramada Pratama Putra, Ketua Presidium Aliansi Peduli Sidoarjo.
Di sisi lain, aliansi tersebut juga menyinggung peran DPRD dalam merespons dinamika politik di pemerintahan daerah, termasuk polemik yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo.
Menurut mereka, DPRD memiliki fungsi pengawasan yang penting untuk memastikan stabilitas pemerintahan tetap terjaga demi kepentingan masyarakat.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD Kabupaten Sidoarjo maupun pihak yang disebut dalam isu tersebut belum memberikan tanggapan resmi terkait aksi pengiriman karangan bunga maupun rumor yang beredar.
Pengamat menilai, komunikasi terbuka antara lembaga legislatif dan kelompok masyarakat sipil menjadi hal penting agar berbagai persoalan dapat diselesaikan secara transparan.
Aliansi Peduli Sidoarjo menyatakan akan terus mengawal perkembangan isu tersebut sambil menunggu klarifikasi dari pihak terkait.
Dengan adanya dialog terbuka, diharapkan polemik yang berkembang di tengah masyarakat dapat dijernihkan dan tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi di ruang publik.
