TUBAN – Aktivitas tambang galian C di wilayah Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, masih terus berlangsung di tengah mencuatnya dugaan belum terpenuhinya aspek perizinan. Situasi ini memunculkan sorotan publik, tidak hanya pada operasional tambang, tetapi juga pada respons aparat penegak hukum yang dinilai belum terlihat secara terbuka.
Dari hasil pemantauan di lapangan, kegiatan penambangan tampak berjalan normal. Alat berat beroperasi, sementara kendaraan pengangkut material keluar masuk lokasi secara intens. Aktivitas tersebut menunjukkan pola kerja yang terstruktur dan berlangsung berkelanjutan.
Di sisi lain, informasi dari masyarakat menyebutkan bahwa legalitas tambang tersebut masih menjadi tanda tanya. Warga mengaku belum pernah mendapatkan penjelasan resmi terkait status izin maupun pengawasan terhadap aktivitas tersebut.
“Kegiatan ini bukan baru. Tapi sampai sekarang kami tidak tahu apakah sudah sesuai aturan atau belum,” ujar seorang warga setempat yang memilih tidak disebutkan namanya.
Nama Mungkono turut disebut dalam sejumlah informasi yang beredar di masyarakat sebagai pihak yang diduga berkaitan dengan operasional tambang. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi yang dapat mengonfirmasi hal tersebut.
Selain itu, muncul pula dugaan penggunaan BBM jenis solar subsidi untuk mendukung operasional alat berat di lokasi tambang. Jika dugaan ini terbukti, praktik tersebut berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan distribusi BBM subsidi yang telah diatur pemerintah.
Minimnya penjelasan resmi dari pihak berwenang menimbulkan ruang spekulasi di tengah masyarakat. Kondisi ini kemudian berkembang menjadi pertanyaan yang lebih luas, terutama terkait sejauh mana pengawasan dilakukan terhadap aktivitas usaha yang berpotensi berdampak pada lingkungan dan kepentingan publik.
Upaya konfirmasi kepada pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, telah dilakukan oleh media. Namun hingga laporan ini disusun, belum ada tanggapan resmi yang disampaikan.
Sejumlah kalangan menilai, keterbukaan informasi serta langkah verifikasi di lapangan menjadi hal mendesak untuk dilakukan. Hal ini penting agar tidak muncul persepsi negatif yang dapat menggerus kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.
Masyarakat berharap ada kejelasan yang disampaikan secara objektif dan transparan, baik terkait status perizinan, aktivitas operasional, maupun dugaan pelanggaran lainnya. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap kegiatan usaha berjalan sesuai aturan yang berlaku.
